by

Jokowi Terbitkan Perpres Baru, Fungsi Menkopolhukam Makin Lentur

Jakarta, Nias Post Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang resmi diundangkan pada 3 Juli 2020. Peraturan presiden baru ini mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan salah satu pasal yang menonjol dalam Perpres 73/2020 adalah Pasal 3. Frasa di Pasal 3 huruf i menyebut Kemenkopolhukam menyelenggarakan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Menurut dia, fungsi ini tidak ada dalam Perpres lama.

“Fungsi lain ini juga tidak jelas detailnya seperti apa. Ada pelenturan fungsi Kemenkopolhukam,” ujar Asfi.

Pakar Hukum Tata Negara Bayu Dwi Anggono mengatakan frasa “pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden” ini telah menciptakan celah bahwa Kemenkopolhukam dapat melaksanakan fungsi lain selain yang diberikan oleh undang-undang. “Dan ini merupakan bentuk melampaui wewenang yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip kepastian dan ketertiban hukum,” ujar Bayu saat dihubungi terpisah.

Padahal, kata Bayu, dalam Pasal 17 UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu. Begitu juga di Pasal 4 ayat (1) UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Khusus mengenai tugas dan fungsi kementerian koordinator telah secara limitatif diatur dalam Pasal 14 UU 39/2008, yaitu untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Maka, kata Bayu, keberadaan ketentuan dalam Pasal 3 Perpres 73 Tahun 2020 tentang Kemenkopolhukam yang memberikan peluang fungsi lain tidak sesuai dengan UU 39/2008. “Perpres sebagai peraturan delegasi dari UU 39/2008 isinya tentu tidak boleh melampaui isi UU 39/2008,” ujar Bayu. Sumber: Liputan6.com

Comment

News Feed